Pengurus PWI Pusat Pertimbangkan Adukan Hendry Bangun Dkk ke Polisi dan KPK karena Korupsi Uang Negara

JAKARTA - Penggagas dan perumus  utama Kode Perilaku Wartawan (KPW)  PWI, Wina Armada Sukardi, menjelaskan, KPW sudah dengan tegas menyebut, salah satu perbuatan tercela bagi wartawan anggota PWI adalah korupsi uang organisasi dan  keuangan negara.

Sedangkan kemelut yang terjadi di PWI berawal dari  dugaan korupsi keuangan organisasi dan uang negara di pengurusan PWI  yang baru seumur jagung itu. Wina Armada Sukardi mengungkapkan itu kepada wartawan  Selasa, (6/8) pagi di Jakarta .

Baca juga: Irjen Pol Ahmad Luthfi: Jangan Terlibat Perjudian, Akan Kita Tindak Tegas

Menurut Wina , dana bantuan   dari Forum Humas BUMN senilai Rp 6 miliar yang masuk ke kas PWI, sudah sempat dikeluarkan sebesar Rp. 1.771 Milyar untuk cashback dan fee orang dalam di PWI ( Hendry Bangun dkk).

Baca juga: Polisi Segera Periksa Pihak Ponpes Terkait Dugaan Penganiayaan Santriwati

Perinciannya, sebagai berikut. Untuk Cashback ke BUMN sebesar Rp. 1.080 M dan Rp.691 juta untuk ordal alias orang dalam PWI.
Cashback untuk  pihak BUMN dibuat tanda terimanya tanggal 29 Desember 2023.  Dalam kuitansi jelas tertera “Untuk pembayaran cashback UKW PWI - BUMN.” 

Baca juga: Oknum Karyawan Mall Ramayana Kudus Nekat Cabuli Murid SMKN 1 Purwosari, Aparat Penegak Hukum dan Guru Diduga Tutup Mata

Oleh sebab itu dalam pandangan hukumnya, bukti ini tidak dapat disangkal lagi, semula uang itu digelontorkan atas nama cashback, dan bukan lainnya. “Jika belakangan diubah oleh Hendry dengan istilah lain, itu untuk menutupi penyelewengan  dan semata menyamarkan bukti  yang ada. 

Tanda terima untuk cashback itu juga dilengkapi dengan tanda tangan.  “Padahal pihak Forum Humas BUMN dengan tegas membantah telah mengatur keharusan adanya  cashback, apalagi sampai menerima cashback, ” ungkap  Wina. 

Baca juga: Polresta Mataram Lakukan Pengamanan Welcome Ceremony MXGP Indonesia Tahun 2024

Audit yang dilakukan di Forum Humas  BUMN memang terbukti tidak ada pengeluaran dan penerimaan cashback sebagaimana dimaksud dalam dokumen tanda terima karangan Hendry Bangun Cs. 

Wina menjelaskan ada dua hal mendasar terhadap fakta ini. Pertama, semua uang Rp 1.080 M yang sudah sempat keluar dari kas PWI, perlu dipertanyakan keluar kemana, karena Forum Humas BUMN membantah  telah menerima uang terebut. “Dari sini saja sudah terang benderang unsur dugaan korupsinya  sudah terpenuhi, ” tandas Wina.

Baca juga: Tawuran Dua Kelompok Remaja, Pelaku dan Korban Berhadapan Dengan Hukum

Wina mengatakan, dirinya dalam kasus ini  sengaja memilih istilah  “korupsi, ”  lantaran pada saat sekarang, dari praktek tata kelola keuangan negara, semua aset, kekayaan dan keuangan BUMN dimasukan sebagai keuangan negara. “Pada bagian ini dapat diartikan, korupsi terhadap keuangan BUMN  sama dengan korupsi terhadap keuangan negara, ” terangnya.

Hal kedua, aliran dana yang sudah sempat keluar dari kas PWI dan ada tanda terimanya yang seakan dari Forum Humas BUMN, menimbulkan dugaaan ada pemalsuan tanda tangan   pihak Forum Humas BUMN . “Ini sudah telak menambah  unsur pidana, ” tegas Wina.

Di mata Wina, unsur pidana semakin jelas, setelah  Dewan Kehormatan PWI dalam keputusannya memerintahkan agar uang cashback itu dikembalikan, dan kemudian pengurus PWI mengembalikan uang tersebut, lengkap dengan bukti pengembaliannya di formulir bank. Ternyata pengembalian uang memang bukan dari Forum Humas BUMN melainkan dari  pengurus PWI sendiri dalam hal ini mantan Sekjen PWI, Sayyid Iskandar. Dengan  begitu sudah terang benderang  kemana aliran dana yang sempat melayang hilang, ” ujarnya.

Pakar hukum dan etika pers itu mengingatkan, pengembalian uang dalam kasus dugaaan korupsi tidaklah menghilangkan unsur tindak pidana korupsinya sendiri. Paling, katanya, hanya dapat dipakai untuk pertimbangan mengurangi hukuman. 

Wina menampik dugaan korupsi ini hanya dilakukan satu oknum pengurus PWI saja, karena menurut Wina dugaan korupsi ini harus dianggap dilakukan oleh pengurus harian PWI tertinggi dan beberapa jajaran intinya lantaran yang bersangkutan telah menyetujui  semua tindakan tersebut. Apalagi Hendry Bangun  selalu menyatakan dirinyalah yang bertanggung jawab.

Baca juga: Sulbar: Gakkum KLH Tahan Pemodal Perusakan Hutan Pelaku Diancam 10 Tahun Penjara Denda 7,5 Milyar

Wina mengungkapkan, dirinya dan beberapa pengurus PWI sedang mempertimbangkan melaporkan mantah ketua umum PWI Hendri Ch Bangun ke KPK dan Polri. “Organisasi wartawan yang harusnya melaksanakan kontrol, pengawasan terhadap kepentingan umum, eh kok malah terlibat dalam dugaan pusaran korupsi, ” kata Wina memberi alasan mengapa dia dan beberapa pengurus lainnya mempertimbangkan bakal melaporkan Hendry CH Bangun ke KPK dan Polri.

Disinggung soal pemberhentiannya sebagai sekretaris Dewan Penasehat oleh Hendri Ch Bangun, Wina mengaku sama sekali tidak mengubrisnya,  dan pembentian itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun. Wina lantas menyindir, “Bagaimana mungkin orang yang sudah dipecat dari keanggotaan PWI, dan kartunya sudah dicabut oleh Pengurus Provinsi Jakarta, serta diduga ikut dalam persoalan korupsi uang negara, masih mau dan berani berkata menghentikan pengurus yang resmi dan sah. Tidak masuk logika!” tegas Wina.***f