Updates.
JAKARTA - Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Prof. Hiro Taime, memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas TNI Angkatan Laut yang mulai mencabut pagar laut di Tanjung Pasir. Ia menilai tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan kelautan dan perlu diikuti dengan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
"Heran, laut kok pakai dipagar segala. Ini melanggar aturan kelautan yang sudah jelas, ” ujar Prof. Hiro dalam pernyataan, Minggu (20/01/2025).
Prof. Hiro menjelaskan, aturan kelautan membagi wilayah laut menjadi tiga zona, bibir pantai hingga 2 mil laut diperuntukkan bagi nelayan tradisional. Dari 2 mil hingga 12 mil laut adalah wilayah milik negara. Lebih dari 12 mil laut merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang bebas dimanfaatkan untuk mencari hasil laut.
Ia menegaskan, pemasangan pagar laut merupakan pelanggaran serius yang harus segera diusut. "Siapa pun yang terlibat, baik pelaku yang memasang atau pihak yang memberikan izin, harus ditindak tegas sesuai hukum, " tegasnya.
Prof. Hiro mengapresiasi langkah TNI-AL yang sudah bertindak cepat dengan mencabut pagar laut di Tanjung Pasir. "Tindakan ini sudah tepat. Selain menjaga aturan kelautan, ini juga melindungi hak nelayan tradisional yang selama ini terdampak oleh pemasangan pagar laut, " katanya.
Ia berharap pemerintah dan aparat hukum segera menyelesaikan kasus ini agar tidak terulang, karena hal ini bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi juga merugikan kedaulatan maritim kita.
"Pikad mendukung penuh upaya TNI-AL dan pihak terkait untuk menegakkan keadilan di laut Indonesia. Terima kasih TNI-AL yang telah bertindak cepat, ” pungkas Hiro Taime.
Tindakan TNI-AL ini menjadi sorotan publik dan mendapatkan apresiasi luas sebagai langkah nyata dalam menjaga kedaulatan maritim dan keberlanjutan sumber daya laut. (***)
